USAID Kolaborasi: Meningkatkan Tata Kelola dan Partisipasi Warga di Papua

Konteks

Meskipun Papua mendapatkan transfer dana yang besar, termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pemerintah pusat, namun semua indikator pembangunan termasuk efektivitas dan akuntabilitas pemerintah Papua terus menempati peringkat terendah dibandingkan provinsi-provinsi di Indonesia. Lemahnya tata kelola pemerintahan dan rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), masih menjadi tantangan. Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas di Papua.

Papua Collaborative Governance Inisiatif (USAID Kolaborasi)

USAID Kolaborasi meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat Papua untuk dapat secara efektif melaksanakan Dana Otonomi Khusus (Otsus). USAID Kolaborasi merupakan dukungan lima tahun (2022-2027) senilai 10 juta dolar AS yang didanai oleh Pemerintah Amerika untuk meningkatkan penggunaan Otsus agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan ini mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Strategi Pembangunan Papua untuk mencapai Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

USAID Kolaborasi meningkatkan kapasitas pemerintah daerah melalui kegiatan seperti pelatihan perencanaan dan penganggaran, coaching dan mentoring keterampilan teknis untuk pejabat perencanaan, program magang, dan penyusunan kebijakan berbasis data yang akan meningkatkan perencanaan dan penggunaan sumber daya untuk pelayanan publik yang lebih baik. USAID Kolaborasi memperkuat dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pemerintah yang akuntabel dan secara aktif menggalang tata kelola kolaboratif melalui berbagai wadah keterlibatan masyarakat seperti Suara dan Tindakan Warga, Forum Multipihak dan Forum Pemerintah dengan Media. USAID Kolaborasi melakukan kegiatan di enam provinsi, 21 kabupaten/kota, dan 58 desa di Papua.

Hasil Kunci

Selama dua tahun pertama USAID Kolaborasi telah mencapai berbagai hasil termasuk di antaranya:

Melatih 906 pejabat pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan Otsus yang berkualitas dan selaras dengan Strategi Papua Pemerintah Indonesia dan regulasi Otsus.
Melibatkan dan memberdayakan 144 tokoh masyarakat untuk memfasilitasi pendidikan kewarganegaraan kepada 3.654 orang yang dan mewakili suara masyarakat melalui wadah keterlibatan masyarakat.
Memberdayakan masyarakat setempat untuk bersama-sama menyusun 421 rencana aksi dengan pemerintah daerah yang akan meningkatkan layanan publik. Sepuluh rencana telah berhasil dilaksanakan, dan 28 sedang disiapkan untuk dilaksanakan.
Memberikan dua ringkasan kebijakan dan bantuan teknis untuk mendukung penyusunan Rencana Aksi Lokal, yang menguraikan strategi Pemerintah Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Papua.
Memfasilitasi 53 jurnalis lokal untuk meliput implementasi Otsus sekaligus memperkuat peran pengawasan media untuk menjaga akuntabilitas pemerintah melalui fasilitasi Forum Media dengan Pemerintah.
Mengembangkan kampanye media sosial bekerja sama dengan pembuat konten lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Otsus, yang telah dilihat lebih dari 270.000 kali.