KONTEKS
Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah muncul sebagai pemimpin kawasan. Keberlanjutan demokrasi, kemakmuran, dan stabilitas Indonesia sangat penting bagi kawasan Indo-Pasifik. Meskipun kemajuan terus dicapai, banyak lembaga pemerintah menghadapi tantangan dalam mengendalikan korupsi yang endemik, meningkatkan pengelolaan layanan publik, melindungi hak-hak warga negara sipil, dan mengatasi pendorong intoleransi dan radikalisme.
Tata kelola demokrasi yang inklusif, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi dasar stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah AS, melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), bermitra dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk menurunkan kemiskinan, memperkuat pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan responsif, memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan warga, serta memperkuat ketangguhan terhadap intoleransi dan pengaruh ekstremisme. USAID mendukung upaya Indonesia untuk memajukan demokrasi yang inklusif, adil, dan akuntabel yang melindungi hak semua warga negara, memberantas korupsi hingga ke akarnya, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, membudayakan akses terhadap informasi dan media, serta memperkuat tradisi keberagaman dan pluralisme.
Dukungan USAID telah menghasilkan berbagai pencapaian penting termasuk:
USAID telah melatih lebih dari 4.500 pejabat orang asli Papua dan anggota masyarakat dari enam provinsi di Papua tentang cara merencanakan dan menganggarkan dana otonomi khusus secara efektif.
Untuk memacu perbaikan layanan publik di daerah dan meningkatkan tata kelola yang baik, USAID memfasilitasi 782 pertemuan forum multipihak dengan 15.530 peserta pada tahun 2023 dan 49 rekomendasi kebijakan telah diadopsi oleh pemerintah daerah.
Pada tahun 2023 juga, USAID mengumpulkan 83 aktivis, akademisi, dan praktisi antikorupsi untuk merumuskan rekomendasi mengenai isu-isu utama antikorupsi yang menjadi masukan untuk Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2023-2024..
Sejak tahun 2019, USAID telah membangun kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia untuk memobilisasi sumber daya daerah. Hasilnya, OMS menandatangani 115 kesepakatan dengan pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan lembaga filantropi senilai lebih dari 1,2 juta dolar AS untuk memajukan prioritas daerah.
PROGRAM SAAT INI
MEMPERKUAT BUDAYA AKUNTABILITAS
Setiap tahun, korupsi mengalihkan jutaan dolar dari belanja publik ke kantong individu swasta, sehingga menghambat layanan publik dan mempercepat degradasi lingkungan hidup serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kegiatan pencegahan korupsi kami, USAID Indonesia Integrity Initiative (USAID Integritas), berfokus mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola konflik kepentingan dalam perizinan dan pengadaan terkait sumber daya alam. Dengan berbagi informasi tentang prinsip transparansi dalam pelaporan perusahaan, keuangan partai politik, dan konflik kepentingan dalam pengadaan, kami memajukan kebijakan dan praktik yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hingga saat ini, USAID Integritas juga telah melatih lebih dari 2.000 mahasiswa/i dan staf OMS mengenai pencegahan korupsi melalui Akademi Anti-Korupsi yang telah meningkatkan keterlibatan sektor publik dan swasta.
MEMBUDAYAKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK WARGA NEGARA
Indonesia terus menghadapi tantangan untuk memastikan perlindungan hak dan akses terhadap keadilan yang setara bagi warganya. USAID mendukung kinerja beberapa lembaga Pemerintah Indonesia yang relevan dan OMS terkemuka, termasuk organisasi bantuan hukum, asosiasi media, dan mitra universitas, untuk meningkatkan akses terhadap layanan publik dan kemampuan warga negara untuk melakukan advokasi hak-hak. Secara khusus, suara dari kelompok agama dan etnis minoritas, masyarakat adat, perempuan, anak-anak, masyarakat berpenghasilan rendah, individu yang terpinggirkan, dan kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan perlu didengar.
Indonesia dan Amerika Serikat mempunyai komitmen yang sama untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu tanpa memandang agama. Melalui USAID Religious Freedom in Indonesia (USAID Toleransi), kami membangun masyarakat Indonesia yang terbuka, toleran, dan demokratis di mana individu dan kelompok dari semua agama dapat menggunakan hak-hak mereka tanpa rasa takut akan diskriminasi atau persekusi. Untuk mencapai tujuan ini, USAID meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan organisasi bantuan hukum di daerah agar semakin mampu membela hak-hak sipil – termasuk kebebasan beragama – di lingkungannya.
MENDUKUNG EFEKTIVITAS PEMERINTAH DAERAH
Kesenjangan kapasitas pemerintah daerah merupakan tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan hasil yang konsisten dan adil di sektor seperti kesehatan dan pendidikan. USAID Efficient, Effective and Strong Governance (USAID ERAT) mendukung pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memperkuat koherensi dan implementasi kebijakan, meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk layanan publik yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas, dan memungkinkan adanya insentif layanan publik yang transparan dan efektif. Hingga saat ini, bantuan kami telah meningkatkan kualitas alokasi anggaran di 12 kabupaten/kota dan mendukung penerbitan 98 kebijakan nasional dan daerah untuk memperkuat penyelenggaraan layanan publik.
Melalui USAID Kolaborasi, kami mendukung peningkatan fungsi dan akuntabilitas pemerintah daerah di Papua melalui bantuan teknis bagi beberapa provinsi di Papua untuk memperbaiki penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus). Kami juga meningkatkan kapasitas pemerintah daerah agar dapat melibatkan Orang Asli Papua dalam proses pemerintahan dan memanfaatkan sumber daya daerah untuk memberikan manfaat bagi penduduk setempat. Hingga saat ini, USAID Kolaborasi telah melatih lebih dari 250 staf bagian perencanaan publik dari 20 daerah di Papua mengenai tiga sektor utama Otsus yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kami juga memberdayakan lebih dari 950 masyarakat asli Papua untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah, memberikan wahana untuk menyuarakan aspirasi mereka dan memberikan masukan dalam proses penyusunan kebijakan.
MEMPERKUAT MEDIA INDEPENDEN DAN MELAWAN MISINFORMASI DARING
Media independen melayani masyarakat dengan membela hak-hak warga negara, meningkatkan transparansi, kesadaran, dan memperkuat akuntabilitas. USAID Media Empowerment for Democratic Integrity and Accountability (USAID MEDIA) memperkuat media yang menyuarakan kepentingan publik dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong akuntabilitas pemerintah, menjaga kepentingan dunia usaha, dan melawan mis/dis/mal-informasi. Kami memperkuat kemampuan media dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui liputan berkualitas tinggi dan berbasis bukti mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan publik. Hingga saat ini, USAID MEDIA telah melatih sekitar 1.500 jurnalis tentang topik seperti data dan jurnalisme warga. Hasilnya, lebih dari 900 konten telah dipublikasikan
USAID juga bermitra dengan Meta untuk membekali generasi muda Indonesia dengan literasi digital, pemikiran kritis, dan keterampilan kreatif yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang kompeten dan terinformasi di era digital. Melalui kemitraan kami, Saring Daring University Challenge melibatkan mahasiswa/i dari sepuluh universitas di Indonesia dan enam organisasi masyarakat sipil untuk mempromosikan literasi digital, pemikiran kritis, dan komunikasi online yang positif. Para siswa membuat konten digital – termasuk media sosial – yang berkontribusi terhadap komunitas warga digital yang bertanggung jawab, kompeten, dan terinformasi di seluruh Indonesia. Pada tahun pertama, Saring Daring bekerja dengan lebih dari 175 siswa/i yang membuat 66 video yang diunggah ke media sosial dengantopik-topik seperti komunikasi daring yang positif, identitas dan keamanan daring, serta pemikiran kritis.
Internews